Dalamnegara demokrasi peranan infrastruktur politik sangat penting sebab - 47157830 arganjr79131 arganjr79131 2 minggu yang lalu Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas terjawab Dalam negara demokrasi peranan infrastruktur politik sangat penting sebab 1 Lihat jawaban Iklan Infrastrukturdan suprastruktur politik sangat erat hubungannya keduanya dan tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan politik sehari-hari. Suprastruktur politik sebagai pembuat kebijakan tidak mungkin dengan sendirinya membuat suatu peraturan tanpa pertimbangan, saran, dan pendapat dari lembaga infrastruktur politik. Olehsebab itu, parpol harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang perubahan ini akan membawa akibat yang sangat penting pada peran partai politik. Walaupun secara umum berkem- Tinjauan Sosiologi Politik tentang Perkembangan Demokrasi dan Negara-Bangsa Indonesia), Nasion, 1: 19-38. Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem . Sistem politik suatu negara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terdapat dua unsur politik. Yaitu unsur suprastruktur dan unsur infrastruktur. Di mana suprastruktur adalah semua lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan dan membangun politik dari dalam. Unsur ini dalam trias politica dibagi menjadi beberapa lembaga negara yang tergabung dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sementara infrasturktur politik adalah bangunan suasana kehidupan politik di luar pemerintahan atau selain lembaga-lembaga berhubungan dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam kegiatannya baik secara langsung atau tidak langsung saling berpengaruh. Kemudian infrastruktur ini mempengaruhi kebijakan lembaga-lembaga negara. Jika di Indonesia berarti fungsi dan peranan infrastruktur berhubungan dengan tugas lembaga Unsur Infrastruktur Politik Secara UmumUnsur infrastruktur mempunyai beberapa lembaga yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam budaya politik. Namun, secara umum infrastruktur politik mempunyai fungsi sebagai PolitikSecara umum unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan warga negara mulai dari pusat sampai ke wilayah pelosok. Hal ini diperlukan agar semua rakyat dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik, minimal di wilayahnya sendiri. Sesuai dengan sifat kedaulatan rakyat, berarti rakyat dapat ikut menentukan kebijakan politik yang diambil lembaga negara sekecil apa Berbagai KepentinganDalam sistem politik di berbagai negara tentu saja ada berbagai kepentingan. Meskipun semua tujuannya sama, namun setiap masyarakat atau kelompok mempunyai pendapat, pandangan yang berbeda sesuai tingkat pendidikan dan lingkungan yang mempengaruhinya. Infrastruktur politik akan mempertemukan hal yang sama. Misalnya dalam partai politik atau dalam komunitas Aspirasi RakyatInfrastruktur politik berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat dari tingkat yang paling bawah. Dengan demikian, jika tuntutan menjadi bagian mayoritas dapat menjadi perhatian para wakil dan pejabat yang berada di lembaga negara sehingga menjadi keputusan KepemimpinanDari unsur infrastruktur politik biasanya lahir pemimpin-pemimpin yang kemudian mewakili rakyat di lembaga negara atau bahkan menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga negara dan di perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Karena dari organisasi dan lembaga masyarakat ini lah akan terseleksi dari bawah siapa saja pemimpin yang layak berdasarkan hukum dan norma masyarakat. Harapannya, pemimpin yang lahir dari masyarakat, maka akan sesuai dan mengerti kebutuhan masyarakat yang PolitikSelain fungsi yang disebutkan di atas, infrastruktur politik berfungsi sebagai komunikasi politik. Mengkomunikasikan keinginan dan sistem politik yang ada dalam masyarakat, golongan, institusi, dan berabagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara atau unsur Infrastruktur Politik Berdasarkan Komponen-KomponennyaFungsi infrasstruktur yang telah disebutkan di atas, sering disebut sebagai fungsi input. Komponen-komponen unsur infrastruktur politik sebenarnya mempunyai fungsi dan peranan tersendiri. Fungsi dan peranan tersebut diuraikan di bawah PolitikPartai politik merupakan contoh infrastruktur politik yang paling dikenal saat ini. Partai politik adalah organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama dan cara mencapai tujuan yang sama. Di negara Indonesia kehadiran partai politik akan nampak ketika menjelang pemilihan umum. Karena fungsi pemilu adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif negara dan umumnya calon diajukan oleh partai politik yang memenuhi syarat. Fungsi partai politik menurut Miriam Budihardjo, anatar lain Mendidik warga negara yang ada dalam masyarakatnya menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk yang memahami keadaan dan kondisi lingkungan di warga negara untuk berperan serta dalam kegiatan kenegaraan, seperti misalnya partisipasi dalam pemilihan umum secara aktif dan antara rakyat sebagai warga negara dan pemerintah yang berkuasa atau lembaga-lembaga negara yang ada sehingga komunikasi berjalan baik dan aspirasi rakyat pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat negara, dalam hal ini beberapa partai politik akan bersaing dalam mencapai tujuannya secara politik dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam hal ini anggotanya dapat duduk di lembaga negara yang politik berusaha menjadi pengawas jalannya pemerintahan, khususnya jika pemerintahan dipegang oleh partai politik lain yang mendapatkan suara mayoritasPartai politik berfungsi menterjemahkan tuntutan-tuntutan rakyat yang masih belum sempurna menjadi tuntutan politik yang dapat dituangkan dalam kebijakan KepentinganYang dimaksud kelompok kepentingan adalah kelompok yang umumnya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah namun tidak dengan tujuan atau dengan jalan ikut serta duduk dalam pemerintahan. Jika ada anggotanya kemudian ikut serta dalam jabatan tertentu di lembaga pemerintahna, biasanya tetap melalui partai politik. Kelompok kepentingan ini antara lain, ormas seperti NU, Muhammadiyah, kelompok profesi atau institusi tertentu seperti PGRI, IDI, Kadin, kelompok non organisasi seperti paguyuban, ikatan alumni, dan kelompok lain yang ada secara mendadak misalnya bertemu karena aktivitas unjuk rasa bersama.Fungsi kelompok kepentingan ini umumnya sama, yaitu membebrikan masukan kepada pemerintah melalui jalur resmi maupun tidak resmi atas suatu masalah yang terjadi dan mengharapkan output sesuai kepentingan mereka. Contohnya, SPSI sebagai serikat buruh memperjuangkan nasib buruh agar pemerintah membuat undang-undang perburuhan sesuai keinginan buruh pada PenekanKelompok penekan sebenarnya mirip dengan kelompok kepentingan. Namun mereka lebih terorganisir dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa organisasi yang termasuk kelompok ini, aatara lain LSM, organisasi sosial kegamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, lembaga bantuan hukum, dan ini berfungsi mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui cara persuasi dan propaganda. Mereka akan msenempuh semua jalur resmi yang ada agar tuntutannya terpenuhi. Misalnya, organisasi keagamaan yang menginginkan terbentuknya kebijakan tentang pornografi, maka organisasi tersebut akan datang secara resmi ke DPR dan meminta semua jalur yang ada agar tuntutannya dapat Komunikasi PolitikKomponen infrastruktur politik media ini sangat mempengaruhi kelompok-kelompok politik lain sampai ke lembaga negara. Media ini dapat berbagai bentuk, mulai dari televisi, radio, dan internet yang saat ini ramai dengan sosial media komunikasi politik adalah memberi pendidikan politik kepada masyarakat, proses sosialisasi politik, dan seharusnya menyampaikan semua informasi yang benar tentang sistem dan situasi politik yang beberapa fungsi infrastruktur politik. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan diambil manfaatnya. Terima kasih. Jakarta - Peran Infrastruktur dalam Menunjang Kemajuan Bangsa, Semangat Nasionalisme dan Persatuan BangsaInfrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan Soemardi dan Reini D, 2009. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air tenaga listrik, pengelolaan limbah, transportasi, hingga pelayanan publik untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi Kodoatie, 2005. Adapun jenis-jenis infrastruktur ialah sebagai berikut. 1. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contohnya pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas, dan Infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dan itu, infrastruktur Sadono, 2011 merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan, seperti telepon dan alat pengangkutan, serta fasilitas penyediaan air dan dalam suatu negara mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan-perusahaan, karena alasan Perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Lokasi industri yang disediakan pemerintah membuat perusahaan mendapatkan tempat operasinya dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Penggunaan fasilitas listrik dan air dalam lokasi industri ini juga dapat mengurangi Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisien operasi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik menimbulkan efek melicinkan operasi pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan barang akhir ke pasar, mengurangi pengangkutan bahan mentah dan barang akhir, dan mempersingkat waktu dalam membeli barang mentah hingga menyediakan barangnya di infrastruktur dipahami sebagai input infrastruktural publik dari sudut pandang suplai. Jika dilihat dari sifat pelayanan yang diberikan, infrastruktur secara luas dapat digolongkan menjadi kategori fisik, sosial dan fisik meliputi transportasi rel kereta, jalan, jalur udara dan jalur perairan, listrik, irigasi, telekomunikasi, suplai air dan sebagainya. Infrastruktur fisik berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi biaya transaksi dan menciptakan banyaknya investasi, lapangan kerja, hasil output, pendapatan, dan pertumbuhan itu, infrastruktur sosial berkontribusi melalui pengayaan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi dan sebagainya. Sehingga dapat memajukan kualitas hidup. Infrastruktur ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan akan meningkatkan produktivitas infrastruktur finansial yang meliputi kerja sama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial negara. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Suroso, 2015.Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan banyaknya tenaga kerja juga akan meningkatkan pendapatan per kapita. Ketersedian infrastruktur yang memadai menyebabkan efisiensi dalam dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat akan semakin infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara Kuncoro, 2004.Infrastruktur tidak hanya berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antardaerah. Ketimpangan antardaerah yang tercermin dalam perbedaan pendapatan per kapita juga menandakan perbedaan kebutuhan akan dengan pendapatan per kapita rendah memerlukan porsi infrastruktur yang besar untuk irigasi, listrik, dan air bersih. Sedangkan daerah yang lebih maju cenderung membutuhkan infrastruktur transportasi, listrik, dan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Dengan adanya infrastruktur ini, maka ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan per kapita. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita meningkat Jhingan, 2012.Berdasarkan klasifikasi infrastruktur di atas, dalam penulisan ini dibahas infrastruktur jalan, listrik dan irigasi. Undang-Undang No. 13 tahun 1980 tentang jalan menjelaskan bahwa jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Sebab akan mempermudah mobilitas masyarakat ke daerah di sekitarnya, serta untuk memperlancar arus perpindahan barang dan keterhubungan di Negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau memang menjadi persoalan tersendiri. Terlebih, masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur yang sebaik di Pulau Papua misalnya, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik menyebabkan lamanya waktu tempuh. Tak jarang, perjalanan yang semestinya dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dapat memakan waktu hingga berhari-hari. Pelayanan publik untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Nusantara dilakukan dengan harapan agar keterhubungan antar wilayah menjadi lebih antar wilayah itu pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air sehingga meningkatkan kemajuan, semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik melakukan penulisan karya tulis ilmiah tentang 'Peran Infrastruktur Dalam Menunjang Kemajuan Bangsa, Semangat Nasionalisme, dan Persatuan Bangsa'.Infrastruktur Jadi Modal Esensial Dukung Berbagai SektorPentingnya peran infrastruktur sebagai penunjang pembangunan karena memiliki peran yang vital. Di antaranya yakni dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan pembangunan merupakan jawaban atas masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan antar wilayah. Sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi disparitas harga di wilayah barat dan timur dan ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto secara nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia menjadi masalah akut yang harus segera di sektor publik adalah breakthrough mengatasi kelambanan birokrasi, sekaligus menumbuhkan inovasi masyarakat di kawasan terbangun. Karakteristik dan sistem birokrasi yang rigid dan cenderung status-quo harus dicairkan dengan prinsip think and act out of the box within the memang memerlukan kelas intrepreneurial government yang berpikir inovatif kreatif dalam bingkai aturan. Sinyal inovasi birokrasi menunjukkan hal positif, ketika budaya inovatif ditularkan, mulai diberi seluruh area pelosok NKRI dan batas negara menjadi mandat besar Kementerian PU dari Presiden untuk mengejar ketertinggalan. Ia menjelaskan, berdasar data dari Bappenas, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur saat ini mencapai Rp triliun dan Indonesia hanya mampu menutupi 35%-nya. Pendanaan inovatif lainnya seperti Investasi Swasta, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU, APBN/ masalah anggaran pembangunan, ada empat tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan yang berkeadilan. Disparitas antar wilayah dan kawasan masih tinggi, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam hal pangan dan energi, daya saing nasional yang masih rendah karena kurangnya infrastruktur dan konektivitas, dan urbanisasi tinggi menjadi tantangan upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas. Baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi, maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan kebijakan regulasi dan investasi diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun, ketersediaan infrastruktur masih perlu untuk terus ditingkatkan agar banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Reformasi tersebut mengandung tiga pokok pembaharuan, Penghapusan bentuk monopoli dengan mendorong terciptanya Penghilangan diskriminasi dan hambatan bagi swasta dan koperasi dalam penyediaan infrastruktur3. Reposisi peran pemerintah termasuk pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi mempunyai beban berat dalam hal infrastruktur khususnya dalam tujuan konektivitas nasional. Indonesia harus mengakui ketertinggalannya dengan negara lain seperti China. Dalam 40 tahun Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol, sementara China mampu membangun km jalan di samping ketertinggalan tersebut, Indonesia mulai bangkit dan menoreh beberapa pengakuan internasional seperti peningkatan peringkat layak investasi oleh tiga lembaga internasional kredibel yakni Standard and Poor's, Fitch Ratings dan Moody's. Selain itu berdasar Survei EoDB, Indonesia juga menjadi negara teratas dalam perbaikan kemudahan berusaha dengan mereformasi 7 demikian dapat dikatakan infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor ekonomi, sosial budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan mengkoneksikan antardaerah. Saya berharap seluruh sivitas akademika turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui sumbangan pemikiran dan mencetak engineer-engineer terbaik bangsa, untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan mampu berkompetisi di kancah Infrastruktur Tingkatkan Keterhubungan untuk Persatuan RIPembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa. Serta menjadi aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan senantiasa memberikan prioritas bagi pembangunan dan berfungsinya infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh porsi alokasi pendanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh gabungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Departemen Komunikasi dan Informatika khususnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi lebih besar dibandingkan dengan alokasi bidang lain pendidikan, pertahanan keamanan, kesehatan, dan lain-lain.Selama ini pemerintah sudah membangun ratusan infrastruktur yang meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan kapal, pembangkit listrik hingga jalan lintas penghubung di daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur jalan juga sangat diperlukan untuk menghubungkan sebuah daerah antarpulau, antarkabupaten atau antardesa dan semua harus diutamakan agar kita sebagai negara besar dapat memiliki daya saing dengan negara dari dibangunnya seluruh infrastruktur tersebut tidak lain adalah mempercepat mobilitas penunjang perekonomian bangsa dan yang lebih penting adalah mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara besar. Negara kita besar dan diperlukan infrastruktur yang mempersatukan, orang Papua harus kenal orang Jawa, orang Sumatera harus kenal orang Sulawesi dan seterusnya. Pembangunan ini tidak hanya semata tentang ekonomi namun lebih kepada persatuan infrastruktur tak bisa hanya dilihat dari kacamata ekonomi. Membangun infrastruktur, adalah soal persatuan Indonesia. Membangun infrastruktur itu adalah soal persatuan Indonesia sebagai bangsa yang besar, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia bertujuan meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Menyatukan seluruh daerah di tanah air sehingga meningkatkan semangat persatuan dan dari lagu 'Dari Sabang Sampai Merauke', ciptaan R Soerardjo, yakni 'Sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia!'. Mengapa harus sambung menyambung agar bangsa besar ini yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau pulau dapat disatukan?Oleh karena itu pembangunan infrastruktur harus ditekan seperti jalan di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang harus dibangun sebaik dengan yang ada di Pulau Jawa. Dengan keterhubungan antar wilayah yang bagus, orang Aceh semakin mengenal orang Papua, orang Papua harus kenal orang Kalimantan, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi dan seterusnya, sehingga nantinya kemajuan, kesejahteraan, semangat nasionalisme, dan persatuan bangsa dapat Nugroho, Pemenang Lomba Karya Tulis PUPR Kategori Umum akn/ega Erwin Moeslimin SingajuruAnggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI PerjuanganNegara demokrasi di antaranya meniscayakan partai politik. Bahkan partai politik mempunyai posisi status dan peranan role yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai di antaranya berfungsi menjadi penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Dalam ilmu perbandingan politik, sejak lama para pakar berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan Schattscheider 1942 ”political parties created democracy”.Oleh karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya the degree of institutionalization dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan masih menurut Schattscheider, ”modern democracy is unthinkable save in terms of the parties.”Dalam konteks sistem politik demokrasi di Indonesia, partai jelas-jelas diakomodasi dalam konstitusi UUD 1945 seperti dalam Pasal 28E hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih jelas lagi dalam Bab VIIB, Pasal 22E ayat 3, dinyatakan ”Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”Terkait bunyi pasal ini maka tak pelak lagi semestinya parpol justru harus ditingkatkan derajatnya karena parpol bukan saja sebagai penggerak demokrasi Ramlan Surbakti, 2016 tetapi parpol adalah instrumen negara. Maknanya, segala hal pergerakan parpol tidak lain untuk kepentingan negara, jadi negara membutuhkan parpol. Oleh karena itu membiarkan parpol dalam keadaan ”sakit” atau ada pembiaran parpol terjebak dalam konflik internal berkepanjangan sama saja dengan ”menafikkan” eksistensi parpol yang dijamin derajat parpol sebagai instrumen negara semestinya dimaknai menjamin kehidupan parpol. Menurut hemat penulis, saatnya pendanaan partai ditanggung signifikan oleh negara, jika dilihat dari parpol sebagai motor, pilar, dan instrumen oleh negara ini menjadi penting mengingat, selama ini partai sering keteteran dalam pendanaan. Bahkan tak jarang para anggota partai ikut serta memaksakan diri mengumpulkan dana partai untuk memenuhi kebutuhannya yang lalu terjebak pada ilustrasi, modus yang dilakukan biasanya maju sebagai kandidat kepala daerah dengan shadow candidat model kandidat bayangan yang berporos pada politik dinasti dan calon bersponsor. Politik bernuansa dinasti ini, sangat terasa saat banyak anak, menantu, dan kerabat lainnya dari orang berkuasa di daerah yang tampil jadi kandidat. Pada saat terpilih, tidak sedikit anggota partai model kandidat bayangan yang terpilih menjadi kepala daerah ini, lalu terjebak pada yang diistilahkan Stanislav Andreski 1968 sebagai adalah memberi keleluasaan pada peran penguasa yang tujuan utamanya untuk memperkaya diri pribadi atau kelompok. Mereka memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan tersebut karena memegang jabatan publik. Dampaknya, daerah menjadi tempat ”arena bagi-bagi” kekuasaan hasil kolaborasi antara penguasa dan pengusaha sponsor. Dari sinilah pentingnya pendanaan dari negara itu agar partai tidak lagi mengais-ngais sumber dana ”haram” untuk memenuhi kebutuhan partai. Lebih dari itu, sang wakil yang duduk di parlemen pun dapat fokus dalam mengurusi ini sumber dana dari partai tetap diperlukan tak hanya agar elite partai akuntabel kepada anggota, tetapi juga untuk mencegah dominasi negara dan masyarakat terhadap partai. Sumber dana dari masyarakat diperlukan tidak saja untuk mencegah ketergantungan kepada negara, tetapi juga agar elite partai peduli kepada masyarakat. Singkat kata, ketiga sumber penerimaan ini diperlukan demi menjaga kemandirian partai.=Akuntabilitas=Wacana pendanaan untuk partai tentu bukanlah tanpa pertanggungjawaban akuntabilitas. Oleh karena itu, implementasinya kelak harus ketat, terukur, transparan, dan selalu siap untuk diaudit oleh akuntan publik independen mana pun. Akuntabilitas ini sekaligus untuk menepis kesan atau skeptisme yang sudah telanjur berkembang terhadap parpol. Penulis yakin subsidi yang diiringi dengan sistem keuangan yang baik akan dapat menekan kemungkinan terjadinya penyelewengan dana subsidi jangka panjang, adanya subsidi signifikan dari negara ini akan mampu mengangkat kemandirian, kekuatan dan kualitas partai. Hal ini pun menjadi bagian dari akuntabilitas publik dari sudut kualitas partai.=Kajian KPK terhadap Parpol=Maruli Tua Ketua Tim Kajian Pendanaan Partai Politik-KPK menulis, bahwa KPK telah lama mengkaji sistem politik di Indonesia dan kemudian mengidentifikasi tiga masalah utama parpol, yaitu perekrutan, kaderisasi, dan pendanaan. Yang menarik dalam kajian lanjutan KPK tahun 2014, direkomendasikan agar alokasi anggaran terhadap parpol ditingkatkan. Kajian Tim KPK ini memang diawali oleh rasa, sikap skeptis dan kehati-hatian yang tinggi, ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan seperti, bagaimana mungkin uang rakyat digunakan untuk mendanai institusi yang bertahun-tahun dipersepsikan korup? Apalagi di tengah kepercayaan publik yang nyaris di titik nadir terendah. Apa jaminan bahwa ”subsidi” akan mencegah masifnya korupsi DPR/D dan serentetan pertanyaan negatif kajian Tim ini juga menyimpulkan, bahwa akar masalah mengapa ”masif”nya korupsi di DPR/D tak lain karena minimnya pendanaan politik. Dengan kata lain, selama ini parpol kesulitan mengadakan pendanaan sendiri yang menyebabkan mereka harus mencari-cari jalan bagaimana untuk mendapatkan dana itu. Lalu umumnya mereka mencari jalan pintas yaitu korupsi selagi kesempatan itu ada. Dari sinilah, muncul wacana dari Tim KPK untuk mengonstruksi agar parpol sebaiknya didanai oleh kajian Tim KPK terlihat adanya subsidi negara akan berdampak pula pada internal partai. Selama ini banyak politisi ”sulit” bergerak karena partai kental dengan ”adat” oligarki. Subsidi itu dengan sendirinya akan melepaskan ”adat” oligarki partai menuju ke kemandirian dengan warna egalitarian. Dalam jangka panjang partai akan terbebas dari ”adat” oligarki langsung lain jika partai disubsidi adalah pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan sendirinya akan gugur. Seperti diketahui, sistem proporsional terbuka di antaranya menyebabkan terjadinya liberalisasi; di sini calon partai berduitlah yang akan menang. Money politic akan merebak luas karena sistem proporsional terbuka intinya mengantarkan calon menjadi sangat pragmatis, tentu yang banyak duit akan mengalahkan calon yang tidak berduit. Pengaderan partai tidak berjalan, sebab calon dari luar dapat saja ”menyodok” tiba-tiba menyingkirkan kader partai dari dalam yang sudah merintis karier sejak lama. Berdemokrasi di sini menjadi tidak sehat. Oligarki partai pun tak terelakkan karena ketua umum dan sekretaris jenderal atau elite partai biasanya sangat dominan dan menentukan. Di sinilah sistem pengelolaan oligarki partai menjadi tak terhindar. Model partai semacam ini yang umumnya ditolak oleh para anggota parpol karena dianggap tidak adil dan tidak sehat. Dari sini pula usulan pemerintah terhadap konsep sistem proporsional terbuka terbatas menjadi ”relevan”. Mungkin juga perlu dikaji jalan tengah sistem yang lebih adil dan beradab, yakni; Sistem yang tidak memberi ruang terhadap munculnya politik transaksional dan menjunjung tinggi asas Tim KPK tampaknya menyadari benar, apa yang menjadi titik lemah parpol. Oleh karena itu, muara utama yang mereka rekomendasikan untuk membenahi parpol sungguh solusi yang sangat berguna bagi masa depan parpol, masyarakat dan CommuneAkhirnya, dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan ”checks and balances”. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya, dalam menjalankan tugas masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstremlah yang merajalela. Partai politik biasanya menjadi kepanjangan tangan penguasa; menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti dulu sebelum pun tidak ingin parpol setback hanya sebagai ”pelengkap penderita”, jalan di tempat atau berfungsi semu. Demokrasi adalah proses, sekaligus tujuan, yakni mewujudnya bonum commune atau kepentingan publik yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga pemilik mandat kekuasaan. Bonum commune, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.dam - Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah dua komponen dalam sistem politik yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Berikut pengertian dan perbedaan keduanya. Dikutip dari Modul 3 Wajah Demokrasi Kita PPKn, suprastuktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga negara tersebut memiliki tugas membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Lembaga tersebut antara lainSuprastruktur Politik Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR; Dewan Perwakilan Rakyat DPR Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah DPD Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Presiden/Wakil Presiden Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, presiden akan dibantu oleh satu wakilnya. Mahkamah Agung MA Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi MK Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Komisi Yudisial KY Komisi Yudisial adalah lembaga ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Infografik SC Apa Itu Suprastruktur dan Infrastruktur Politik. Infrastruktur Politik Sedangkan pengertian infrastruktur politik, berdasarkan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X, adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia, terdapat banyak kelompok atau organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik. Setelah diklasifikasikan, kelompok tersebut menjadi empat kekuatan, antara lain Partai politik Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar persamaan kehendak serta cita-cita guna memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa serta negara melalui pemilihan umum. Partai politik berdiri karena adanya dorongan persamaan kepentingan dan cita-cita politik. Kelompok Kepentingan interest group Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini dapat menghimpun atau mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas politik. Kelompok penekan pressure group Kelompok penekan merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan serta keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya akan tampil ke depan dengan beragam cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Media komunikasi politik Merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi serta pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Keberadaan media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi ataupun mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. - Pendidikan Kontributor Endah MurniasehPenulis Endah MurniasehEditor Alexander Haryanto - Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Untuk itu penting membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tahukah kamu mengapa kehidupan demokratis itu penting?Pentingnya kehidupan demokratis Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada hakikatnya karakteristik negara dmeokratis adalah Persamaan kedudukan di depan hukum Partisipasi dalam pembuatan keputusan Distribusi pendapatan secara adil Kebebasan yang bertanggung jawab Berikut ini penjelasannya Baca juga Prinsip-prinsip Demokrasi Persamaan kedudukan di muka hukum Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Distribusi pendapatan secara adil Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan pada kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Kebebasan yang bertanggung jawab Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat empat kebebasan yang penting, yaitu Kebebasan beragama Kebebasan pers Kebebasan mengeluarkan pendapat Kebebasan berkumpul Empat kebebasan tersebut adalah HAM yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas. Yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Baca juga Ciri-ciri Fundamental Negara Demokrasi Dampak kehidupan tidak demokratis Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Apa akibatnya bila karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan? Karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, tidak ada persaman di depan hukum. Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bila warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun bahkan tidak ada. Bila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat akan menganggur, jumlah fakir miskin bertambah banyak dan semakin terlantar kehidupannya. Akibat negatif juga akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat. Bila tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua, maka segala aturan keluarga harus diikuti tanpa musyawarah terlebih dahulu. Jika guru tidak memberi kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi maka pemahaman siswa terhadap pelajaran kurang optimal. Di masyarakat, bila penyelesaian perkara tidak melalui musyawarah maka akan terjadi main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan yang sewenang-wenang. Akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Di lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, bila tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden tentu tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Bila warga negara tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Artinya kebijakan tersebut tidak sesuai aspirasi warga negara. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

dalam negara demokrasi peranan infrastruktur politik sangat penting sebab